Jakarta menjadi pusat perhatian ketika bahasan mengenai kekuatan paspor dunia kembali diangkat dengan laporan terbaru mengenai mobilitas global. Melalui Henley Passport Index 2026, terlihat bahwa jurang antara negara dengan akses mobilitas tertinggi dan terendah semakin jauh, menciptakan kesenjangan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa paspor kini tidak hanya menjadi dokumen perjalanan, tetapi juga faktor penting dalam menentukan akses terhadap peluang ekonomi, keamanan, dan interaksi global.
Pada peringkat teratas, Singapura masih menjadi pemimpin, menawarkan akses tanpa visa ke 192 negara. Sebaliknya, Afghanistan tetap berada di urutan terendah, di mana penduduknya hanya bisa mengunjungi 24 negara tanpa izin. Konsekuensi dari situasi ini adalah bahwa kesenjangan mobilitas global kini mencapai angka 168 destinasi, jauh lebih lebar dibandingkan dengan 2006 yang hanya terpaut 118 destinasi.
Tentu saja, data ini tidak hanya menunjukkan angka, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan di seluruh dunia. Dr. Christian H. Kaelin, Chairman Henley & Partners, menyatakan bahwa meskipun ada pertumbuhan mobilitas selama dua dekade terakhir, manfaatnya tidak terdistribusi secara equitabel.
Peringkat Paspor dan Kinerja Negara Secara Global
Peringkat paspor telah menjadi barometer penting bagi negara-negara dalam dunia yang semakin saling terhubung. Setelah Singapura, Jepang dan Korea Selatan berbagi posisi kedua dengan akses bebas visa ke 188 negara, diikuti oleh sejumlah negara Eropa seperti Denmark, Luksemburg, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara dengan ekonomi kuat memiliki lebih banyak kelebihan dalam hal akses perjalanan.
Di sisi lain, kebijakan perbatasan juga menciptakan ketimpangan yang jelas. Misalnya, meskipun warga AS memiliki hak untuk memasuki 179 negara tanpa visa, mereka hanya menyediakan akses bebas visa kepada 46 negara. Hal ini menempatkan Amerika Serikat di peringkat 78 dari 199 negara dalam Henley Openness Index, menunjukkan bahwa pemerintahannya memiliki pendekatan yang lebih ketat terhadap kebijakan imigrasi.
Secara menonjol, China mendapati dirinya dalam tren yang berbeda. Dalam dua tahun terakhir, Beijing telah membuka akses bebas visa ke lebih dari 40 negara, sehingga warganya kini bisa masuk ke 77 negara tanpa memerlukan visa. Hal ini mencerminkan perubahan strategi Beijing dalam memperkuat posisinya sebagai kekuatan global.
Perubahan Dinamika Kebijakan Imigrasi di Dunia
Salah satu perubahan penting yang menjadi perhatian adalah kebijakan kontroversial yang akan diterapkan oleh U.S. Customs and Border Protection. Mulai dari 2026, warga dari 42 negara sekutu, termasuk Inggris dan Prancis, mungkin akan diminta menyerahkan data pribadi yang sangat lengkap. Polisi data ini, seperti yang disebutkan, bakal mencakup riwayat media sosial selama lima tahun serta biometrik yang disimpan sampai 75 tahun.
Langkah ini, seperti yang diperingatkan oleh Greg Lindsay dari Atlantic Council, membuka potensi risiko penyalahgunaan data dan penyaringan ideologi. Kebijakan semacam ini menunjukkan bagaimana negara-negara semakin bergantung pada teknologi untuk memantau dan mengatur aliran manusia melintasi batas.
Di tengah semua perubahan ini, Amerika Serikat dan Inggris menjadi sorotan utama. Meskipun Amerika kembali masuk dalam peringkat sepuluh besar paspor terkuat, keduanya mengalami penurunan tahun yang signifikan dalam akses bebas visa. Ini menandakan bahwa kekuatan paspor bukan hanya soal angka, tetapi juga mencakup indikator yang lebih besar mengenai pengaruh geopolitik dan diplomasi.
Implikasi Terhadap Kesempatan Ekonomi dan Keamanan Global
Ketidakseimbangan dalam mobilitas paspor ini berimplikasi besar terhadap kesempatan ekonomi dan keamanan global. Banyak individu dari negara dengan kekuatan paspor lemah menghadapi kesulitan untuk mencari peluang di luar negeri. Hal ini menciptakan tantangan bagi mereka yang ingin meningkatkan taraf hidup lewat imigrasi, pendidikan, atau bisnis.
Di sisi lain, dengan ketatnya kontrol perbatasan serta pengetatan kebijakan imigrasi, negara-negara kaya berusaha untuk menjaga keunggulan kompetitif mereka. Ini menciptakan batasan yang lebih besar bagi negara-negara berkembang dan memperlebar kesenjangan yang ada, baik dalam mobilitas maupun akses terhadap sumber daya.
Pentingnya restrukturisasi kebijakan imigrasi menjadi semakin nyata. Pemerintah di negara-negara dengan paspor kuat harus mempertimbangkan keseimbangan antara keamanan nasional dan kesempatan yang adil bagi orang-orang dari negara lain. Pengetahuan yang lebih luas tentang geopolitik dan hubungan internasional sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya melindungi warga negaranya, tetapi juga membuka pintu untuk peluang kolaborasi global.
